Ratusan ribu ton gula tak terserap pasar, Legislator: Pemerintah perlu perbaiki tata kelola 

Elshinta.com - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim merespon keluhan petani tebu yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) adanya ratusan ribu ton gula petani tidak terserap di pasar, padahal dampaknya akan menyebabkan gagalnya swasembada pangan yang digadang dalam nawa cita Presiden Prabowo Subianto.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember - Lumajang) agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola industri gula dari hulu hingga hilir, jika lambat petani bisa beralih cocok tanam yang lebih mudah dalam penjualan hasil pertaniannya.

“Saya mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola gula mulai dari hulu hingga hilir, tidak terserapnya gula petani karena banjirnya gula rafinasi pada pasar konsumsi ini tidak terulang, maka harus ditindak tegas mereka yang bermain sesuai peraturan hukum yang berlaku,” kata Rivqy, Sabtu (23/4).

Rivqy mencotohkan petani tebu dan pengusaha gula di Lumajang mengadu adanya pembelian gula di bawah Harga Patokan Petani (HPP) sebesar Rp 14.500 perkilogram. Tidak terjualnya gula petani menyebabkan gudang Pabrik Gula ( lPG) Djatiroto terus bertambah.

“Tentu hal tersebut merugikan petani tebu. Bahkan para petani, hari ini menunda waktu panen karena pabrik belum melakukan produksi disebabkan masih banyaknya tumpukan gula di gudang," imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Senin (25/8).

Menurut legislator dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), para petani untuk melanjutkan tebang mengalami kendala karena keuangan yang diharapkan dari hasil tebu yang diproduksi belum terjual, sementara kebutuhan dari penebang maupun angkutan sangat tergantung dari pembayaran yang lancar untuk tetap beraktivitas. Dalam beberapa kali lelang gula yang tidak terjual punya pengaruh perputaran ekonomi ada penurunan.

“Rata-rata para petani tebu di Lumajang adalah masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah, dan sumber pendapatan satu-satunya bergantung dari hasil tanam tebu. Mereka banyak yang bekerja sebagai penebang dan pengangkut tebu,” jelasnya.

Rivqy berharap pada pemerintah bila ingin masyarakat petani sejahtera agar melakukan penghitungan yang cermat terhadap gula konsumsi dan cadangan gula nasional, serta memberlakukan dan mengawasi dengan ketat HPP sebagai jaminan harga minimum.

"Saya menilai selama ini pemerintah belum memiliki hitungan yang baik untuk mengukur produksi, konsumsi dan cadangan gula nasional. Ditambah pemerintah juga gagal dalam menerapkan HPP sebagai jaminan harga minimum, sehingga pedagang dapat penjual gula dirugikan dari berantakannya tata kelola gula ini,” kata Rivqy.

Rivqy mendesak Menteri Perdagangan segera melakukan pembelian gula petani, bila berlarut-larut berpotensi bisa menjadi gejolak ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah karena telah merugikan petani.

"Kementerian perdagangan harus segera mengambil langkah tegas dalam mengatur tata kelola harga gula di pasar secara transparan dan terukur, sehingga tidak ada masyarakat kita yang dirugikan,” pungkasnya.